Banyuwangi Raih Penghargaan Sistem Pemerintahan Elektronik Terbaik

Banyuwangi Raih Penghargaan Sistem Pemerintahan Elektronik Terbaik Banyuwangi Raih Penghargaan Sistem Pemerintahan Elektronik Terbaik

Kementerian Pendayagunaan selanjutnya Administrasi Negara selanjutnya Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) menetapkan Banyuwangi bak kabupaten terbaik layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Didampingi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara selanjutnya Reformasi Birokrasi Syafruddin, Wapres Jusuf Kalla menyerahkan penilaian terkandung kepada Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas di Jakarta, Kamis (28/3)

Banyuwangi mendapatkan indeks segede 3,43 atas skala 5 di penilaian evaluasi SPBE. Nilai terbilang terluhur di kategori kabupaten seluruh Indonesia. Bupati Anas pun bersyukur bersama perolehan nilai di evaluasi SPBE oleh Kemenpan-RB.

“Alhamdulillah, tadi Pak Wapres selanjutnya Pak Menteri PAN-RB memacu seluruh daerah menjumpai terus memperbaiki kinerja terutama menyempurnakan sistem elektronik. Muaranya adalah kepuasan masyarakat terhadap kinerja selanjutnya bantuan pemerintah daerah, lagi kedalam konteks memperbaik program peningkatan kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat,” kata Anas.

1. Berbagai urusan pemerintahan dan pelayanan publik terintegrasi kedalam sistem elektronik

Daerah akan dipimpin Bupati Anas ini menggunakan sistem elektronik menjumpai berbagai urusan pemerintahan dan pepemberian publik. Tidak namun itu, Banyuwangi pula punya peraturan bupati Banyuwangi tentang sistem informasi manajemen daerah tahun 2018 akan menaungi semua Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA).

“Dengan teknologi ini semua pekerjaan akuntabel dan efisien sekaligus menyiasati keterbatasan pegawai,” ujar Anas.

Bupati Anas pula menilai bahwa penerapan teknologi hadapan pemerintahannya merupakan keharusan bersama membantu keterjangkauan Banyuwangi.

“Maka bagi Banyuwangi, teknologi ini bukan pilihan dengan ulah, tapi kelayakan karena instrumen itu sangat membantu mengingat daerah kami sangat luas, bahkan terluas di Jawa. Tanpa teknologi kami akan kesusahan,” tutur Anas

2. Penilaian ini berpatokan demi Indeks SPBE

Sekretaris Daerah Banyuwangi Djajat Sudrajat mengungkapkan bahwa Kemenpan-RB berpijak dari Indeks SPBE dalam melakukan penilaian. Sejumlah indikator pelaksanaan pemerintahan yang berbasis elektronik diukur dalam indeks tersebut, antara lain domain kebijakan, tata kelola, maka fasilitas SPBE.

“Dari semua indikator itu, indeks Banyuwangi antara atas 3. Paling tinggi ada pada domain pemberian SPBE yang tecermin pada sistem administrasi pemerintahan maka pepemberian publik,” ungkap Djajat.  

Pendirian sistem elektronik secara terintegrasi dalam Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran, selanjutnya Pelaporan (Simral) berada dempet bidang administrasi publik, bagaikan pendapatan khalis daerah (PAD), e- kinerja pegawai, selanjutnya perkembangan informasi pembangunan proyek. Bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  mengapresiasi Simral milik Pemkab Banyuwangi.

“Banyuwangi pun telah menerapkan e-audit terintegrasi dalam mana auditor tidak memerlukan surat izin menjumpai hadir ke seluruh dinas sangkat desa-desa. E-audit bisa langsung mengecek tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)," ujar Djajat.

3. Sekarang di Banyuwangi berbagai pefasilitas sudah online lho

Banyuwangi pula punya sistem penganggaran desa yang terintegrasi dalam jaringan (daring) untuk meningkatkan akuntabilitas anggaran desa, ialah e-village budgeting bersama e-village monitoring. Untuk hadapan bidang pepemberian publik sendiri, kencangnya pemberian untuk masyarakat berkat adanya sistem elektronik.

“Banyuwangi adalah kabupaten terpenting bahwa menyimpan Mall Pelayanan Publik. Saat ini 199 jenis layanan dokumen bersama perizinan berbasis online ekstra dalam satu atap. Juga ada aplikasi program sosial Jalin Kasih bahwa berisi data kemiskinan bersama penanganannya,” tutur Djajat.